Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel
SKALA dibangun di atas pengalaman panjang mendampingi komunitas dan ditopang tata kelola yang transparan. Halaman ini menyajikan ringkasan status badan hukum, struktur organisasi, serta pengelolaan keuangan untuk reviu calon mitra; seluruh dokumen pendukung tersedia atas permintaan.
Identitas legal Yayasan SKALA
- Nama Yayasan
- Yayasan Studi Komunitas Alamiah (SKALA)
- Bentuk Badan Hukum
- Yayasan
- Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
- Nomor SK Kemenkumham
- Belum dipublikasikan — tersedia atas permintaan resmi
- Tanggal SK
- Belum dipublikasikan — tersedia atas permintaan resmi
- Akta Notaris
- Belum dipublikasikan — tersedia atas permintaan resmi
- NPWP
- Belum dipublikasikan — tersedia atas permintaan resmi
- Domisili
- Jl. Panawuan No. 5A, Kel. Sukajaya, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, Jawa Barat 44152, Indonesia
Dokumen SK, akta, dan NPWP tersedia untuk verifikasi langsung oleh tim compliance atas permintaan resmi.
Susunan pengurus harian dan divisi kerja SKALA
Mardiana Sidiq
Direktur
Cepi Firmansyah
Manager Program

Cecep Sunandar
Divisi Community Development
Usep Tedi Gunawan
Divisi Capacity Building
Yusran Hanif
Divisi SDM
Komitmen transparansi dan akuntabilitas keuangan
SKALA berkomitmen pada pengelolaan keuangan yang transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap alokasi pendanaan program dicatat dan dilaporkan secara berkala kepada mitra pendanaan, sesuai kesepakatan kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian.
- Pengelolaan dana program mengikuti prinsip akuntabel — peran, keluaran, dan perubahan didokumentasikan secara transparan.
- Setiap penugasan dikelola melalui ruang lingkup yang jelas dan validasi data sebelum dokumen atau laporan diserahkan kepada mitra.
- Analisis dan pelaporan program ditopang oleh data dan dokumentasi lapangan yang dapat diverifikasi.
- Komitmen keterbukaan atas reviu dan verifikasi oleh mitra pendanaan sesuai kesepakatan kerja sama.
Dokumen pendukung pengelolaan program tersedia atas permintaan tertulis dari calon mitra.
Lima standar yang menuntun seluruh kegiatan SKALA di lapangan
Partisipatif
Kegiatan dirancang dan diputuskan bersama masyarakat sejak perencanaan, termasuk persetujuan atas dasar informasi awal (FPIC).
Berbasis bukti
Perencanaan dan evaluasi berlandaskan data lapangan yang dapat diverifikasi — kajian, monitoring, dan ground truthing.
Inklusif
Melindungi hak kelompok rentan — anak-anak, perempuan, dan kelompok marginal — serta memastikan akses manfaat yang adil.
Akuntabel
Alur dana, keputusan, dan hasil dilaporkan secara berkala serta dapat diaudit oleh mitra eksternal.
Berkelanjutan
Pendampingan dirancang melampaui satu siklus tanam untuk menjaga keberlanjutan kawasan dan kemandirian komunitas.
